EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BERAS TIDAK STANDAR SANITASI PANGAN DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer (utama) bagi manusia. Kekurangan pangan dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satu sebab yaitu karena alam dan manusia. Misalnya penimbunan pangan (beras) oleh oknum pedagang. Berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai tindak pidana penimbunan atau penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu mengkaji perilaku hukum masyarakat dikarenakan penelitian ini lebih menekankan pada data di lapangan dan permasalahan yang ada di masyarakat sebagai penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif berupa penulisan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena secara nyata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas pemberantasan dalam penimbunan beras tindak standar sanitasi pangan di wilayah hukum polda bali belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah distribusi pangan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha.