POTEMTK KEKERASAN DENGAN LEGITIMASI BIilA TRADISI (BINTRA) DATAM PEMBENTUKAN MENTAL BINTARA REMAIA: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN KAPOTRI NOMOR 8 TAHUN 2OO9 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA

Penelitian ini menganalisis polemik kekerasan yang dilegitimasi melalui Bina Tradisi (Bintra) dalam pembentukan mental Bintara Remaja Polri ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Permasalahan utama terletak pada adanya kekaburan hukum (vagueness of law), bukan kekosongan hukum, karena norma larangan kekerasan telah tersedia namun belum disertai pedoman operasional yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembinaan yang mengandung unsur kekerasan bertentangan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketiadaan batasan teknis yang tegas membuka ruang multitafsir antara disiplin dan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih operasional, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan sanksi yang konsisten guna mewujudkan pembinaan mental yang profesional, humanis, dan selaras dengan prinsip negara hukum.