PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TIDAK MELIBATKAN E-COMMERCE (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang ITE)

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan di luar platform e-commerce resmi, seperti melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola transaksi dari konvensional ke digital, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait lemahnya perlindungan konsumen. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur transaksi elektronik, penerapannya masih belum optimal dalam transaksi non-platform. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma terkait tanggung jawab penjual, pembuktian digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga posisi konsumen cenderung lemah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan literasi digital guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi konsumen.