PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSEKUTOR DALAM MENGEKSEKUSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING FINANCE DENPASAR

enelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dalam perspektif hukum positif di PT. Chandra Sakti Utama Leasing Finance Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap eksekutor diberikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP), pemberian surat tugas resmi, serta pembekalan hukum terkait Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui pendampingan dan bantuan hukum apabila eksekutor menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala yang dihadapi eksekutor meliputi kendala internal berupa keterbatasan kewenangan, risiko hukum, tekanan psikologis, serta kendala eksternal berupa penolakan debitur, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan risiko keamanan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi eksekutor agar pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dapat berjalan secara adil, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.