Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Upaya Mewujudkan good governance and clean government Di Wilayah Hukum Polda Bali

Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata internasional menuntut kualitas pelayanan publik dan keamanan yang tinggi. Polda Bali sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta membangun kepercayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, seperti ketidakhadiran tanpa izin maupun pelanggaran yang dapat menurunkan citra Polri di mata publik. Oleh karena itu, penegakan hukum disiplin menjadi hal yang penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengutamakan data primer melalui wawancara dengan Bidpropam Polda Bali dan sejumlah anggota Polri, serta data sekunder dari peraturan perundang- undangan dan literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, dengan menghubungkan ketentuan PP Nomor 2 Tahun 2003, Perkap Nomor 2 Tahun 2016, dengan praktik penegakan disiplin di Polda Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin telah dilaksanakan melalui pemeriksaan Provos, sidang disiplin, dan penjatuhan hukuman. Namun pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemui kendala seperti rendahnya kesadaran disiplin anggota, budaya organisasi, serta kurangnya sarana pendukung. Penegakan disiplin yang konsisten diperlukan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik.