PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI RUMAH MELALUI DEVELOPER DI KABUPATEN BADUNG

Meningkatnya aktivitas pembangunan perumahan di Kabupaten Badung telah menyebabkan munculnya berbagai masalah terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat perlindungan bagi konsumen dalam sektor properti di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan Sosiologis Hukum dan Pendekatan Antropologi Hukum. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi langsung, studi dokumen dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli rumah melalui developer di Kabupaten Badung bahwa pihak properti sering melakukan ingkar janji terkait penyerahan properti tersebut dikarenakan keterlambatan pengerjaan dengan alasan pekerja properti berhenti bekerja, perijinan serta pengerjaan yang belum selesai sehingga hal tersebut jelas merugikan konsumen. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen, namun belum terlaksana dengan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Hambatan dalam perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli rumah melalui developer di Kabupaten Badung permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah implementasi UUPK masih menghadapi berbagai kendala.