IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DALAM MENGURANGI VOLUME SAMPAH DI DESA SERAYA

Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama di Provinsi Bali, terutama dengan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sebagai upaya untuk mengurangi timbulan sampah melalui kewajiban pemilahan sejak dari sumber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut di Desa Seraya Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 belum optimal. Masyarakat masih terbatas dalam melakukan pemilahan sampah, sarana prasarana pengelolaan sampah belum memadai, serta koordinasi pemerintah desa dan desa adat belum berjalan secara maksimal. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya budaya hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi, dan minimnya infrastruktur pendukung. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi sangat bergantung pada sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan Friedman, serta efektivitas norma sebagaimana dipahami melalui teori Hans Kelsen. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, edukasi berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.