PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR ILEGAL DI KOTA DENPASAR

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar untuk menciptakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, dengan menghukum pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta sebagai penegakan hukum untuk memastikan supremasi hukum di jalan raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 106 ayat (1) bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menciptakan keamanan jalan. Namun kenyataan masih terdapat pelanggaran lalu lintas khususnya modifikasi kendaraan bermotor ilegal yang membahayakan dan mengganggu kenyaman pengendara lainnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum empiris (hukum sebagai kenyataan sosial atau kultural). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan modifikasi kendaraan bermotor ilegal dilakukan dengan dua cara yaitu penindakan tidak langsung berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas. Upaya dan kendala dalam penegakan hukum yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Faktor kendala sarana atau fasilitas dan, faktor kendala masyarakat