KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Abstrak

Penyidik memiliki kewenangan dalam melaksanakan Prapenuntutanberdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan Fungsipenyidik dalam Prapenututan adalah untuk melengkapi berkas perkara denganpetunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui: (1) Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Penyidik dalamPrapenuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2)Mekanisme Kewenangan Penyidik dalam Prapenuntutan menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis penelitian yang digunakan adalahpenelitian yuridis normatif dengan sebuah metode penelitian yang meneliti aturanperundang-undangan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil penelitianmenunjukan bahwa Perlu adanya alur koordinasi yang efektif dan tersistematisantara kewenangan penyidik dan juga penuntut umum terhadap prosesprapenuntutan sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Mekanismemengenai kewenangan penyidik dalam proses prapenuntutan belum menunjukanadanya kepastian hukum yang ditunjukan dengan tidak adanya ketentuan secaraeksplisit di dalam KUHAP mengenai batas waktu dan frekuensi pengembalianberkas oleh penuntut umum kepada penyidik.

Abstract

Investigators have the authority to carry out Pre-Prosecution basedon the Criminal Code. The duties and functions of investigators in PreProsecution are to complete case files with instructions given by the PublicProsecutor. This study aims to determine: (1) Legal Regulations Regardingthe Authority of Investigators in Pre-Prosecution according to the CriminalProcedure Code (KUHAP), (2) The Mechanism of Investigator Authority inPre-Prosecution according to the Criminal Procedure Code (KUHAP). Thetype of research used is normative legal research with a research methodthat examines written laws or other legal materials. The results of the studyindicate that there needs to be an effective and systematic coordinationflow between the authority of investigators and public prosecutorsregarding the pre-prosecution process so that the process can run well.The mechanism regarding the authority of investigators in the preprosecution process has not shown any legal certainty as indicated by theabsence of explicit provisions in the Criminal Procedure Code regarding thetime limit and frequency of return of files by the public prosecutor to theinvestigator.