PENGATURAN OPERASIONAL DRONE BAWAH AIR (SEAGLIDER) PADA PERAIRAN LAUT INDONESIA

Abstrak

Empat penemuan seaglider atau UUV di perairan laut Indonesiamenunjukkan pelanggaran kedaulatan teritorial laut oleh negara lain. Karenakurangnya pengawasan dari pihak terkait, negara tetangga masih leluasamelakukan pelanggaran kedaulatan. Di Indonesia, masalah hukum utama saat iniadalah kosongnya peraturan yang mengatur kasus penemuan Seaglider/UUV.Dalam Skripsi ini membahas terkait Bagaimana pengaturan hukum lautinternasional terhadap penemuan UUV/Seaglider pada perairan laut Indonesia;dan Bagaimana perbandingan hukum Indonesia dengan Negara Lain dalamPengaturan UUV atau Seaglider. Skripsi ini menggunakan metode penelitianhukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan danpendekatan perbandingan. Bahan yang digunakan merupakan gabungan dari tigajenis bahan hukum, bahan hukum primer yang memuat peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder berupa sumber kepustakaan diantaranya bukudan jurnal, serta bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus. Dengan demikian,dapat disimpulkan bahwa konstitusi mengatur wilayah kepulauan Indonesia. Inixiisecara implisit menjelaskan bagaimana wilayah tersebut terdiri dari banyak pulauyang terpisah oleh perairan laut. Selain itu, regulasi yang khusus mengatur UUVmasih belum ditemukan keberadaannya dalam hukum positif Indonesia sehinggakepastian hukumnya belum terpenuhi. Berdasarkan teori perbandingan SatjiptoRahardjo, perbandingan antara UU Kelautan Indonesia, Commander’s HandbookUS 2022, dan MASS UK ditemukan Persamaan yang terletak pada UNCLOS sebagaisumber hukum dan adanya struktur hukumnya. Dari sisi perbedaan, perizinanoperasional UUV dan kedudukan dalam Commander’s Handbook US 2022, danMASS UK. Namun, dari Indonesia tidak dapat diukur dari kedua poin perbedaantersebut karena masih ada kekosongan norma terkait UUV.

Abstract

Four discoveries of seagliders or UUVs in Indonesian waters indicateviolations of territorial sovereignty by other countries. Due to the lack ofsupervision from related parties, neighboring countries are still free to violatesovereignty. In Indonesia, the main legal problem currently is the absence ofregulations governing cases of Seaglider/UUV discoveries. This bachelor’s thesisdiscusses the regulation of international maritime law regarding the discovery ofUUV/Seagliders in Indonesian waters; and How Indonesian law compares withother countries in regulating UUVs or Seagliders. This thesis uses a normative legalresearch method with a statute approach and a comparative approach. Thematerials that used are combination of three types of legal materials, the primarylegal materials containing statutory regulations, secondary legal materials are inthe form of library sources including books and journals, and tertiary legal materialsare dictionaries. Thus, it can be concluded that the constitution regulates theIndonesian archipelago. This implicitly explains how the region consists of manyislands separated by sea waters. In addition, regulations specifically regulatingUUVs have not yet been found in Indonesian positive law so that legal certaintyhas not been fulfilled. Based on Satjipto Rahardjo's comparative theory, acomparison between the Indonesian Maritime Law, the US Commander'sHandbook 2022, and MASS UK found similarities such as UNCLOS that acts as asource of law and the existence of its legal structure. In terms of differences, UUVoperational licensing and position in the US Commander's Handbook 2022, andMASS UK. However, from Indonesia it cannot be measured from both points ofdifference because there is still a gap in norms related to UUV