IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT DENPASAR

Penegakan hukum terkait pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan menerapkan sanksi administrasi, yang berupa denda pembayaran sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kantor SAMSAT Denpasar, serta menganalisis hambatan yang muncul dalam penerapan sanksi administrasi tersebut. Penelitian ini merupakan studi empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar didasarkan pada Perda 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan sanksi administrasi ini di Kantor Samsat Denpasar masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya iv pemahaman masyarakat mengenai peraturan daerah yang diberlakukan oleh pemerintah provinsi Bali.