NEGARA, I WAYAN SUKA (2024) KONSEP PENGATURAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
![[thumbnail of Bab I]](http://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.1863.FH_BAB I.pdf - Other
Download (130kB)
![[thumbnail of Full text]](http://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.1863.FH.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (554kB)
Abstract
Adanya kekaburan norma dalam Pasal 44B ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang tidak mengatur secara tegas kewajiban penghentian proses penyidikan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku tindak pidana perpajakan yang telah melunasi kekurangan bayar dan denda administrasinya. Hal ini tidak sesuai dengan semangat dari UU Perpajakan untuk mengedepankan pemulihan pendapatan negara dari pada pemidanaan (Ultimum Remidium) dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana konsep ideal pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana di bidang perpajakan? Adapun jenis penelitian hukum normatif dengan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur di dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan konsep ideal pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana di bidang perpajakan di masa yang akan datang (ius contituendum) adalah dengan merubah norma dalam Pasal 44B ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dirubah dan disesuaikan.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | R/1863/FH/2024 |
Uncontrolled Keywords: | Penghentian penyidikan, tindak pidana pajak, asas ultimum remidium |
Subjects: | F. HUKUM (Law) > Tindak Pidana Pajak |
Divisions: | Fakultas Hukum > Sarjana Hukum |
Depositing User: | ida bagus indra pratama |
Date Deposited: | 10 Oct 2024 04:42 |
Last Modified: | 10 Oct 2024 04:42 |
URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/7224 |